Workshop Dinas Perhubungan


Kepada instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan perangkat lunak open source guna menghemat anggaran pemerintah daerah, serta diharapkan paling lambat 31 desember 2011 ini seluruh instansi pemerintah sudah mulai menerapkan penggunaan perangkat lunak legal. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangli Made Gianyar SH.,M.Hum., saat membuka kegiatan seminar workshop Free Open Source Software (FOSS) dan Piranti Lunak Legal di kabupaten Bangli tahun 2011, Selasa (13/12) di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi (PPKDT) Deputi Bidang PengkajianKebijakan Teknologi (PKT) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr. Derry Pantjadarma, M.Sc., Perwakilan Kelompok Pengguna Linux Indonesia Bali, dan Pimpinan SKPD Kab Bangli.

 

     Dikatakan juga,  pemerintah telah mengakui bahwa penggunaan free open source softwere merupakan salah satu alternative untuk mencapai good governace. Migrasi ke system open source harus dilakukan terutama bagi instansi pemerintah. Ditambahkannya, terkait pemanfaatan teknologi informasi khususnya perangkat lunak legal dan open source softwere, pemerintah kabupaten Bangli sangat mendukung Gerakan Nasional Indonesia Go Open source dengan menyelenggarakan seminar workshop legalisasi softwere. “kita berharap dalam waktu dekat Kabupaten Bangli bisa sepenuhnya menerapkan migrasi perangkat lunak legal dan open source softwere”ucapnya.


 

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli Gede Arta dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pemerintah dalam penggunaan open source serta pemanfaatan aplikasi open source softwere dalam optimalisasi kinerja organisasi. Kegiatan ini diharapkan mampu dipahami dan dapat mengimplementasikan langkah-langkah konstruktif di unit kerja masing-masing, melalui pengawasan, monitoring guna percepatan proses migrasi ke perangkat lunak legal dan pemanfaatan open source softwere tersebut.


 

     Seminar workshop ini, menghadirkan nara sumber yakni dari badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT), dan dari komunitas pengguna linux Indonesia (KPLI) Bali. Materi yang diberikan yakni arah kebijakan pemerintah dalam penggunaan open source, pemanfaatan aplikasi open source dalam optimalisasi kinerja organisasi, FOSS sebagai solusi murah mengatasi pembajakan, pengenalan Linux Ubuntu, pengantar Linux Ubuntu, Instalasi Linux Ubuntu,  Perintah Linux Ubuntu, Optimalisasi Destktop Linux Ubuntu dan membangun konten lokal dengan CMS. “Dalam Seminar ini kita mengundang seluruh pimpinan SKPD Bangli dengan mengajak dua orang stafnya, sehingga apa yang didapatkan dalam seminar ini bisa langsung diterapkan dimasing-masing instansi”ungkapnya.


 

     Sementara itu Deputi Bidang Pengkajian BPPT Derry Pantjadarma pada kesempatan tersebut menyampaikan salut dan selamat kepada Kabupaten Bangli sebagai salah satu penerima Apresiasi Indonesia Inovasi Aword 2011 sebagai daerah bernovasi. Terkait dengan workshop ini Pantjadarma menyampaikan, untuk mengembangkan sistem inovasi daerah, harus didukung oleh jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai. Penerapannya bisa disegala sektor seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata dll. Namun penggunaan TIK di lingkungan pemerintah harus menggunakan software legal atau open source. Diharapkan dengan kegiatan ini akan mampu mendorong migrasi dari sistem yang sekarang menjadi sistem legal open source. Karena kita yakini, keuntungan dengan penggunaan software open source adalah penghematan biaya lisensi dan penguatan komunitas. “kita berharap dengan pelaksanaan workshop Free Open Source Software (FOSS) ini, Kabupaten Bangli bisa segera menyusul Kota Pekalongan sebagai daerah otonom yang sudah mendeklarasikan daerah pengguna software legal atau open soure”pungkasnya. 
 

Agenda Lainnya

Cari Agenda